UMKM dan Setengah Hati Pemerintah Aceh: Program Banyak, Kepemimpinan Kosong
0
0
Pemerintah pusat dalam tahun ini menunjukkan keberpihakan yang relatif kuat terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai program digelontorkan, mulai dari Kementerian Koperasi dan UKM, dukungan pembiayaan melalui Kementerian Keuangan, hingga penguatan akses kredit lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bahkan, sinergi lintas kementerian dan lembaga perbankan nasional terus diperluas agar UMKM naik kelas, terdigitalisasi, dan mampu menembus pasar ekspor.
Namun pertanyaannya: apakah semangat itu benar-benar sampai ke daerah? Khususnya di Aceh?
Ironisnya, ketika pusat berlari kencang, Pemerintah Aceh justru tampak berjalan tertatih—bahkan terkesan berhenti. Salah satu indikator paling nyata adalah belum definitifnya Kepala Dinas yang membidangi UMKM di Aceh hingga hari ini, padahal tiga calon sudah tersedia. Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut arah kebijakan, kepastian program, dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Kepemimpinan Kosong, Arah Kebijakan Kabur
Dalam tata kelola organisasi publik, kepemimpinan definitif bukan sekadar formalitas jabatan. Kepala dinas berfungsi sebagai policy driver—penggerak kebijakan, pengambil keputusan strategis, sekaligus koordinator lintas sektor. Tanpa figur definitif, kebijakan cenderung bersifat normatif, administratif, dan minim terobosan.
UMKM bukan sektor yang bisa dikelola dengan pendekatan rutinitas birokrasi. Mereka membutuhkan:
- Pendampingan intensif
- Akses pembiayaan yang cepat
- Integrasi dengan pasar digital
- Sertifikasi halal dan legalitas usaha
- Fasilitasi kemitraan
Semua itu membutuhkan komando yang jelas dan visi yang tegas. Ketika jabatan kepala dinas belum definitif, pesan yang muncul ke publik adalah ketidakpastian. Dan dalam dunia usaha, ketidakpastian adalah musuh utama.
Kontradiksi dengan Semangat Pusat
Program KUR, misalnya, bukan hanya soal pinjaman berbunga rendah. Ia adalah instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas basis produksi nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah pusat bahkan secara berkala meningkatkan plafon dan memperluas sektor penerima KUR.
Namun efektivitas KUR di daerah sangat tergantung pada:
- Sosialisasi aktif
- Pendampingan proposal usaha
- Kurasi kelayakan usaha
- Integrasi dengan pelatihan manajemen
Jika pemerintah daerah tidak agresif, maka KUR hanya akan dinikmati oleh pelaku usaha yang sudah mapan atau memiliki akses informasi. UMKM mikro yang paling membutuhkan justru tertinggal.
Di sinilah peran dinas menjadi krusial. Tanpa kepemimpinan definitif, koordinasi dengan perbankan, lembaga pendamping, dan asosiasi usaha menjadi lemah. Program pusat akhirnya berjalan tanpa akselerasi daerah.
UMKM Aceh: Potensi Besar, Tata Kelola Lemah
Aceh memiliki kekuatan khas:
- Produk kopi yang dikenal luas
- Industri kuliner berbasis rempah
- Kerajinan bordir dan anyaman
- Potensi wisata halal
Namun potensi tanpa pengelolaan strategis hanya menjadi narasi, bukan pertumbuhan ekonomi nyata. UMKM Aceh seharusnya bisa naik kelas melalui:
- Branding kolektif daerah
- Digitalisasi berbasis marketplace
- Integrasi dengan sektor pariwisata
- Ekspor produk unggulan
Pertanyaannya: siapa yang memimpin orkestrasi ini?
Jika kepala dinas belum definitif, maka sulit berharap ada roadmap jangka menengah dan panjang yang konsisten. Program menjadi reaktif, bukan strategis.
Sinyal Politik yang Tidak Sehat
Penundaan penetapan kepala dinas ketika calon sudah ada menimbulkan pertanyaan publik. Apakah ini persoalan administratif? Politik? Atau tarik-menarik kepentingan?
Apapun alasannya, dampaknya jelas: UMKM menjadi korban. Ketika jabatan strategis dibiarkan kosong terlalu lama, maka yang dirugikan adalah pelaku usaha kecil yang sedang berjuang bertahan di tengah tekanan biaya produksi, fluktuasi pasar, dan persaingan digital.
Kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi, tetapi soal keberanian mengambil keputusan. Menunda terlalu lama sama artinya dengan menunda pertumbuhan ekonomi rakyat.
UMKM Bukan Sektor Pinggiran
Sering kali UMKM diperlakukan sebagai sektor “pelengkap” dalam kebijakan ekonomi daerah. Padahal secara nasional, UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan menyumbang porsi signifikan terhadap PDB.
Jika Aceh ingin memperkuat ekonomi berbasis masyarakat, maka UMKM harus menjadi prioritas utama—bukan sekadar program seremonial.
Keseriusan itu bisa dilihat dari:
- Kepastian struktur organisasi
- Anggaran yang memadai
- Target kinerja yang terukur
- Evaluasi berbasis data
Tanpa kepala dinas definitif, sulit membayangkan adanya kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong reformasi birokrasi di sektor UMKM.
Momentum yang Terlewat
Tahun-tahun terakhir adalah momentum kebangkitan UMKM nasional. Digitalisasi berkembang pesat, ekosistem startup mendukung, akses pembiayaan diperluas. Jika Aceh tidak bergerak cepat, maka daerah lain akan semakin jauh meninggalkan.
Ketika pusat membuka pintu selebar-lebarnya, daerah seharusnya menyiapkan karpet merah bagi pelaku usaha. Bukan malah terjebak dalam stagnasi administratif.
Apa yang Seharusnya Dilakukan?
Pertama, segera menetapkan kepala dinas definitif dengan proses transparan dan berbasis kompetensi.
Kedua, menyusun roadmap UMKM Aceh lima tahun ke depan yang terintegrasi dengan program pusat.
Ketiga, membangun sistem pendampingan profesional berbasis data dan digital.
Keempat, memperkuat kolaborasi dengan perbankan, akademisi, dan komunitas bisnis.
Tanpa langkah konkret, Aceh hanya akan menjadi penonton dalam kebangkitan UMKM nasional.
UMKM Butuh Kepastian, Bukan Janji
Banyaknya program pemerintah pusat adalah peluang emas. Tetapi peluang tanpa keseriusan daerah hanya menjadi wacana.
Dalam konteks pascabencana, setiap hari keterlambatan adalah risiko kehilangan usaha rakyat. Kekosongan kepemimpinan di dinas UMKM bukan sekadar isu birokrasi—ia adalah simbol lambannya respons terhadap ekonomi kecil.
Aceh tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan dan keseriusan memimpin.
UMKM tidak membutuhkan pidato. Mereka membutuhkan kepastian.
Dan kepastian dimulai dari kepemimpinan yang definitif.
