Mengelola Organisasi dan Perusahaan Publik dengan Baik dan Benar
0
0
Pelajaran dari Bencana Sumatra 2025 dan Tanggung Jawab PLN–Pertamina
Tahun 2025 menjadi pengingat keras bagi Indonesia, khususnya wilayah Sumatra. Rentetan bencana alam—banjir besar, longsor, gempa bumi, dan gangguan cuaca ekstrem—tidak hanya menelan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga menguji kesiapan negara dalam mengelola organisasi dan perusahaan publiknya. Di saat krisis, masyarakat tidak hanya melihat siapa yang hadir, tetapi bagaimana negara bekerja melalui institusi-institusinya.
Dalam konteks inilah peran perusahaan publik strategis seperti PLN dan Pertamina menjadi sorotan. Listrik padam berhari-hari, distribusi BBM terganggu, dan informasi yang simpang siur memunculkan satu pertanyaan mendasar: apakah organisasi dan perusahaan publik kita telah dikelola dengan baik dan benar?
Organisasi Publik di Saat Normal vs di Saat Krisis
Dalam kondisi normal, kelemahan tata kelola sering kali tersembunyi di balik rutinitas birokrasi. Namun saat bencana terjadi, semua kekurangan itu muncul ke permukaan. Kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi lintas lembaga, kejelasan komando, dan kemampuan melayani publik menjadi ujian nyata.
Organisasi publik tidak boleh hanya efektif di atas kertas. Krisis adalah panggung sesungguhnya bagi kualitas kepemimpinan, sistem, dan budaya organisasi. Dalam bencana Sumatra 2025, publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut kehadiran, kejelasan, dan tanggung jawab.
PLN: Antara Infrastruktur Vital dan Tata Kelola Krisis
Sebagai penyedia listrik nasional, PLN memegang peran vital dalam situasi bencana. Listrik bukan sekadar penerangan, tetapi menyangkut rumah sakit, sistem komunikasi, distribusi air, hingga logistik bantuan.
Di beberapa wilayah Sumatra, pemadaman listrik pascabencana memang tidak terelakkan akibat rusaknya jaringan. Namun persoalan yang muncul bukan hanya soal kerusakan fisik, melainkan:
- Keterlambatan pemulihan di beberapa daerah
- Informasi pemadaman yang tidak seragam
- Minimnya komunikasi empatik kepada masyarakat terdampak
Di sinilah tata kelola organisasi publik diuji. Transparansi menjadi kunci. Masyarakat sebenarnya dapat menerima pemadaman, asalkan diberi penjelasan yang jujur, jadwal yang jelas, dan progres yang terukur. Ketika informasi minim, ketidakpastian berubah menjadi kemarahan publik.
PLN sebagai perusahaan publik tidak cukup hanya bekerja di lapangan, tetapi juga harus mengelola komunikasi publik secara profesional, terutama di masa krisis.
Pertamina dan Distribusi Energi di Tengah Bencana
Hal serupa terjadi pada Pertamina. Gangguan distribusi BBM dan LPG di wilayah terdampak bencana memicu kepanikan. Antrean panjang, isu kelangkaan, dan spekulasi harga menunjukkan betapa sensitifnya sektor energi terhadap stabilitas sosial.
Dalam konteks ini, Pertamina bukan sekadar entitas bisnis negara, tetapi penopang kehidupan masyarakat. Setiap keterlambatan distribusi berdampak langsung pada:
- Transportasi bantuan
- Operasional rumah sakit
- Aktivitas ekonomi masyarakat kecil
Permasalahan yang muncul bukan semata keterbatasan logistik, melainkan juga koordinasi dan perencanaan kontinjensi. Apakah skenario bencana telah disiapkan? Apakah jalur distribusi alternatif telah dipetakan? Apakah komunikasi antarwilayah berjalan efektif?
Bencana Sumatra 2025 memperlihatkan bahwa manajemen risiko dan perencanaan krisis belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi, melainkan masih diperlakukan sebagai prosedur administratif.
studi kasus pada LPG:
Pertamina dan Distribusi Energi di Tengah Bencana
Krisis energi yang muncul selama bencana Sumatra 2025 tidak hanya berkaitan dengan BBM, tetapi juga memperlihatkan persoalan laten yang selama ini jarang dibahas secara serius: ketergantungan masyarakat pada gas LPG pasca kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Dalam kondisi normal, persoalan ini mungkin hanya terasa sebagai gangguan distribusi sesaat. Namun dalam situasi bencana, dampaknya berubah menjadi krisis sosial di tingkat rumah tangga.
Sejak program konversi minyak tanah ke LPG diberlakukan, jutaan rumah tangga—terutama masyarakat kecil—tidak lagi memiliki alternatif energi untuk memasak selain gas LPG. Minyak tanah yang dahulu berfungsi sebagai buffer energy praktis telah hilang dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika distribusi LPG terganggu akibat bencana, masyarakat berada dalam posisi yang sangat rentan.
Di berbagai wilayah terdampak bencana di Sumatra, kelangkaan LPG memaksa warga mengantre berjam-jam, bahkan sejak dini hari, hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Pemandangan ibu rumah tangga, lansia, hingga pelaku usaha mikro berdiri dalam antrean panjang menjadi potret nyata betapa krusialnya peran Pertamina dalam menjamin energi rumah tangga. Dalam situasi darurat, LPG bukan lagi sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.
Masalah yang muncul bukan hanya soal keterbatasan pasokan, tetapi juga ketidaksiapan sistem distribusi menghadapi lonjakan permintaan dalam kondisi krisis. Jalur distribusi yang terganggu, keterbatasan armada, serta ketergantungan pada pola distribusi normal membuat respons menjadi lambat. Di sisi lain, komunikasi publik yang kurang efektif memicu kepanikan, spekulasi, bahkan penimbunan di tingkat pengecer.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan konversi energi, meskipun berhasil dalam jangka panjang, belum sepenuhnya diimbangi dengan manajemen risiko bencana yang matang. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah Pertamina dan pemangku kebijakan telah menyiapkan skenario darurat ketika LPG menjadi satu-satunya sumber energi rumah tangga, sementara distribusinya terganggu?
Dalam perspektif tata kelola organisasi publik, kelangkaan LPG ini menunjukkan pentingnya perencanaan kontinjensi dan diversifikasi energi darurat. Organisasi publik strategis seperti Pertamina tidak cukup hanya memastikan efisiensi distribusi dalam kondisi normal, tetapi juga harus memiliki skema respons cepat untuk situasi luar biasa. Tanpa itu, kebijakan energi justru dapat memperbesar kerentanan sosial saat krisis terjadi.
Lebih jauh, antrean panjang LPG selama bencana Sumatra 2025 juga mencerminkan lemahnya koordinasi lintas sektor. Distribusi energi seharusnya terintegrasi dengan kebijakan penanganan bencana, logistik bantuan, dan perlindungan kelompok rentan. Ketika koordinasi tidak berjalan optimal, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak, meskipun mereka tidak memiliki pilihan energi lain.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa energi rumah tangga adalah isu tata kelola publik, bukan semata urusan bisnis. Pertamina, sebagai perusahaan publik strategis, memikul tanggung jawab sosial yang besar untuk memastikan bahwa kebijakan energi nasional tidak justru menciptakan krisis baru di saat masyarakat menghadapi bencana.
J
Good Governance Tidak Boleh Berhenti di Ruang Rapat
Kasus PLN dan Pertamina dalam bencana Sumatra menegaskan satu hal: good governance bukan slogan, tetapi praktik nyata. Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas harus terlihat dalam tindakan, bukan hanya laporan tahunan.
Akuntabilitas berarti berani menjelaskan apa yang terjadi, apa yang salah, dan apa yang sedang diperbaiki. Bukan saling menyalahkan faktor alam semata, tetapi juga mengevaluasi kesiapan sistem internal.
Partisipasi publik juga penting. Informasi dari masyarakat terdampak sering kali lebih cepat dan akurat. Ketika kanal komunikasi dibuka dengan baik, publik bisa menjadi mitra, bukan sekadar pengkritik.
Kepemimpinan Publik di Tengah Tekanan
Bencana Sumatra 2025 juga menyoroti peran pemimpin organisasi publik. Dalam situasi darurat, publik membutuhkan pemimpin yang hadir, berbicara jelas, dan mengambil tanggung jawab.
Kepemimpinan publik bukan hanya soal jabatan struktural, tetapi soal keberanian moral. Keberanian untuk mengambil keputusan cepat, mengakui keterbatasan, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan citra institusi.
Pemimpin yang hanya muncul dalam konferensi pers, tetapi absen dalam koordinasi lapangan, akan kehilangan legitimasi publik.
SDM dan Budaya Organisasi yang Siap Krisis
Bencana juga menguji kesiapan SDM organisasi publik. Apakah pegawai dibekali pelatihan tanggap darurat? Apakah budaya kerja mendorong inisiatif dan kolaborasi, atau justru menunggu instruksi berjenjang yang lambat?
Dalam banyak kasus, pegawai di lapangan sebenarnya bekerja keras. Namun tanpa sistem yang mendukung—kejelasan SOP krisis, dukungan logistik, dan perlindungan keselamatan—upaya mereka tidak optimal.
Budaya organisasi publik harus bergeser dari sekadar patuh prosedur menjadi adaptif dan solutif, terutama dalam situasi darurat.
Teknologi, Informasi, dan Kepercayaan Publik
Di era digital, kegagalan komunikasi sama fatalnya dengan kegagalan teknis. Informasi pemadaman listrik atau distribusi BBM yang tidak terpusat memicu hoaks dan kepanikan.
PLN dan Pertamina seharusnya memanfaatkan teknologi untuk:
- Menyediakan informasi real-time
- Menjawab keluhan masyarakat secara cepat
- Menunjukkan progres pemulihan secara terbuka
Kepercayaan publik dibangun bukan dari janji, tetapi dari informasi yang konsisten dan dapat diverifikasi.
Pelajaran Penting dari Sumatra 2025
Bencana Sumatra 2025 memberikan pelajaran berharga bahwa mengelola organisasi dan perusahaan publik dengan baik dan benar bukan pilihan, melainkan keharusan. Krisis akan selalu datang, tetapi dampaknya sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola.
PLN dan Pertamina, sebagai simbol kehadiran negara, harus terus berbenah—bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada sistem, kepemimpinan, dan budaya organisasinya.
Penutup: Amanah Publik Tidak Mengenal Situasi Normal
Mengelola organisasi dan perusahaan publik berarti mengelola harapan dan kehidupan jutaan orang. Dalam situasi normal, kinerja yang baik diapresiasi. Namun dalam situasi bencana, kegagalan tata kelola dapat berubah menjadi penderitaan kolektif.
Bencana Sumatra 2025 mengingatkan kita bahwa organisasi publik yang dikelola dengan baik dan benar adalah organisasi yang siap melayani dalam kondisi terburuk sekalipun. Di situlah letak makna sejati pelayanan publik dan amanah negara.
J
